Publikasi : 05 Desember 2017 | 18:06 WIB
Lombok Tengah - Untuk memantapkan program kegiatan tahun 2018, Kemendagri melalui Biro Perencanaan menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Pemantapan Perencanaan dan Persiapan Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Lingkup Kemendagri di Kampus IPDN Provinsi NTB, Lombok Tengah, Jum’at (24/11/2017). Direktur IPDN Regional NTB, Puspita, berkesempatan hadir untuk menyampaikan sambutan selamat datang.
Pada Rakor yang diikuti 120 orang Pejabat Administrator dan Pengawas ini, Kepala Biro Perencanaan Kemendagri Restuardy Daud menyinggung pentingnya penganggaran pengadaan blangko KTP-el.
Di hadapan peserta yang berasal dari Bagian Perencanaan dan Subbag Tata Usaha lingkup Kemendagri, Kepala Biro Perencanaan menyampaikan, pengadaan blangko KTP-el menjadi perhatian khusus Kemendagri agar dapat berjalan lancar dan terpenuhi sesuai kebutuhan daerah.
Selain itu, untuk memudahkan masyarakat mendapatkan dokumen kependudukan, menurutnya, melalui dukungan anggaran, OPD yang menangani administrasi kependudukan di kabupaten/kota perlu terus mengoptimalkan pelayanan keliling hingga ke pintu-pintu rumah warga. Hal ini sebagai salah satu wujud nyata program Nawacita Presiden Jokowi.
“Juga layanan 3 in 1, layanan dokumen kependudukan bekerjasama dengan RS, layanan gratis, penambahan layanan dan infrastruktur untuk mendukung kelancaran layanan”, jelas Restuardy.
Pada kesempatan ini, Kepala Biro Perencanaan juga menyampaikan materi terkait evaluasi capaian kinerja 3 tahun Kemendagri dan arah kebijakan program dan anggaran Kemendagri tahun 2018.
Selain Kepala Biro Perencanaan, turut hadir para narasumber untuk menyampaikan materi di antaranya Karo Keuangan dan Aset serta Karo Organisasi dan Tata Laksana.
Karo Keuangan dan Aset menyampaikan materi tentang penguatan koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan anggaran 2018. Sementara Karo Ortala menyampaikan materi reformasi birokrasi dalam rangka percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.
Rakor Perencanaan memiliki agenda untuk melakukan konsolidasi peran unit kerja yang mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan kegiatan dan anggaran. Rakor juga ditujukan untuk mengevaluasi kinerja tahun 2017 serta mempersiapkan pelaksanaan program kegiatan tahun 2018.
Penulis Artikel : Admin
